Kemendag dan OVO

Kementerian Perdagangan (Kemendag) serta startup tehnologi finansial (fintech) pembayaran, OVO mengutarakan dua masalah digitalisasi pasar tradisionil di Indonesia. Kedua-duanya yaitu infrastuktur digital seperti internet serta minimnya pandangan pedagang berkaitan tehnologi.

Masalah dari bagian internet paling dirasa masyarakat di daerah paling depan, terluar serta ketinggalan (3T). Walau sebenarnya, “digitalisasi pasar tidak lepas dari peranan infrastuktur internet,” kata Presiden Direktur OVO Karaniya Dharmasaputra waktu pertemuan wartawan virtual, Jumat (2/10).

Oleh karenanya, perlu peranan pemerintah serta operator mobile untuk mencapai warga di 3T.

Berdasar data Kementerian Komunikasi serta Informatika (Kominfo), ada 12.548 desa yang belum terakses jaringan internet generasi ke-4 (4G). Sekitar 9.113 desa ada di 3T.

Sedang 3.435 yang lain di luar daerah itu, hingga jadi tanggung jawab operator mobile untuk menyiapkan 4G.

Walau demikian, data indeks internet inklusif (Inclusive Internet Index) dari Economist Intelligence Unit memperlihatkan jika lingkup pemakai Internet di Tanah Air lumayan luas. Bagian rumah tangga pemakai internetnya capai 62,6%.

Angka itu melewati rerata negara di Asia yang cuman 59,7%. Seputar 93% dari 267 juta masyarakat juga terhubung service 4G.

Tetapi kecepatan internet di Indonesia cuman 14,4 Kbps, jauh di bawah rerata negara Asia 30,9 Kbps. Kecepatan mengupload data cuman 10,9 Kbps, sesaat rata-rata Asia 12,9 Kbps.

Karaniya mengharap, masalah lingkup serta kemampuan internet bisa dinaikkan untuk memberikan dukungan digitalisasi pasar. Cara ini dipandang menolong pedagang untuk mencapai customer, khususnya waktu epidemi corona.

Salah satunya triknya dengan bertransaksi dengan cara nontunai memakai code Quick Response standard atau QRIS. Cara ini dipandang bisa meminimalisir efek penyebaran virus corona, kecuali memakai masker.

Kredit Macet Melonjak

Credit macet atau tingkat wanprestasi pengembalian utang di atas 90 hari (TWP 90) service tehnologi finansial pembiayaan (fintech lending) naik jadi 7,99% per Juli kemarin. Pengurus baru Perkumpulan Fintech Permodalan Bersama-sama Indonesia (AFPI) juga merencanakan membuat gugus pekerjaan kenaikan kualitas asset.

“Itu jadi misi pertama kepengurusan baru,” kata Ketua Umum AFPI dipilih Adrian Gunadi, tempo hari sore (30/9). “Maksudnya melakukan perbaikan TWP 90. Rasio credit macet diatasi dengan skemaatis.”

Dia menggerakkan supaya pelaksana fintech lending fokus mengarah bagian yang dapat berada di waktu epidemi corona. Triknya dengan memercayakan tehnologi dalam menghitung efek credit.

“Jauhi bagian yang beresiko. Pengecekan validasi harus terkoreksi. Ini pekerjaan perkumpulan,” tutur Adrian.

AFPI memercayakan pusat data yang disebutkan pusdafil untuk memitigasi efek credit macet. Selama ini, ‘alat’ yang dikenal juga dengan Fintech Data Center (FDC) itu sudah menangkap 26 juta data peminjam.

Disamping itu, perkumpulan akan memperlebar kerjasama dengan beberapa ekosistem, dari mulai pemerintahan, perbankan sampai perusahaan tehnologi yang lain. Ada instansi keuangan atau ekosistem tehnologi lain seperti e-commerce serta share tumpangan (ride-hailing). Itu prospek sebab terus tumbuh,” katanya.

Beberapa bagian pemerintahan dipandang prospek seperti kesehatan, pertolongan sosial (bansos), serta dana bahan pangan. Kesempatan-peluang ini dapat dihandalkan untuk tingkatkan kualitas asset.

Walau demikian, nilai pendistribusian utang oleh pelaksana fintech lending dengan cara kumulatif terus bertambah. Ini nampak pada Databoks berikut:

Tris minta supaya pelaksana fintech lending tingkatkan manajemen efek utang. Disamping itu, memaksimalkan skema pemeringkat credit.

Awalnya, jubir OJK Sekar Putih Djarot menjelaskan jika credit macet fintech lending naik sebab epidemi Covid-19 berefek pada penghasilan peminjam. “Kenaikannya masih juga dalam batasan kewajaran,” katanya ke Katadata.co.id, beberapa lalu (21/9).

Faktanya, efek permodalan lewat fintech lending memang tinggi. Oleh karenanya, bunganya semakin tinggi dibandingan perbankan.

WeChat dan Alipay Datang

Service tehnologi finansial (fintech) pembayaran asal Tiongkok, WeChat Pay mulai ada di Indonesia di akhir bulan ini. Kompetitornya, yaitu Alipay akan mengejar. Tetapi, kedua-duanya dipandang bukan jadi kompetitor buat GoPay garapan Gojek, OVO, LinkAja atau DANA.

Pasar ke-2 fintech pembayaran asing itu terbatas pada masyarakat Tiongkok yang bertandang ke Indonesia. “Tidak begitu mengubah aktor skema pembayaran lainnya,” kata Managing Mitra Kejora Ventures Eri Reksoprodjo ke Katadata.co.id, Selasa malam (29/9).

Di Negeri Gorden Bambu, sisa dua pemain fintech pembayaran besar yaitu WeChat Pay serta Alipay. Oleh karenanya, menurut dia berita jika OVO serta DANA dalam perbincangan untuk merger, memungkinkan berlangsung

Lagi juga, merger akan menguatkan ekosistem di industri fintech. “Bila berkaca ke pasar Indonesia dengan cara detil, kunci keberhasilan industri fintech yaitu kerjasama,” katanya.

Dengan cara detil, nilai usaha bagian pembayaran digital di regional diprediksikan melewati US$ 1 triliun pada 2025.

Ketua Perkumpulan Modal Ventura untuk Startup Indonesia (Amvesindo) Jefri R Sirait juga memandang, merger akan menguatkan usaha perusahaan. Disamping itu, “industrinya bertambah lebih kuat serta ada pemercepatan karena kolaborasi,” katanya.

Dari bagian permodalan, investor masih tertarik pada startup fintech. Minimal sembilan perusahaan rintisan di bidang ini mendapatkan dana fresh semasa semester I.

Sumber Reuters menjelaskan, Grab merencanakan beli DANA untuk menguatkan daya saing OVO menantang GoPay. Tetapi ada kompetitor baru yaitu ShopeePay.

Berdasar Snapcart serta MarkPlus, fintech yang terafiliasi dengan Shopee ini pimpin dari bagian jumlah pemakai atau transaksi semasa epidemi Covid-19.

Minimal ada tiga konsentrasi taktik ShopeePay untuk tingkatkan transaksi. Pertama, promo atau diketahui dengan ‘bakar uang’ seperti voucher potongan harga, uang kembali lagi (cashback) sampai Rp 1 per transaksi.

OJK Dorong Fintech

Kewenangan Layanan Keuangan (OJK) menulis, pendistribusian utang oleh pelaksana tehnologi finansial pembiayaan ke bagian produktif minim, yaitu 34% dari keseluruhan. OJK juga menggerakkan fintech lending bekerjasama dengan perbankan serta pemerintah.

Dia mengharap, fintech lending semakin banyak mengarah bagian produktif, khususnya Usaha Mikro, Kecil, serta Menengah (UMKM) yang terpukul epidemi corona. “Keinginannya sampai 60% dari keseluruhan,” kata Tomi waktu pertemuan wartawan virtual, Selasa (29/9).

OJK sebetulnya telah membuat ketentuan yang mengharuskan pelaksana fintech lending mengalirkan 20% ke bagian produktif. Tetapi, peraturan ini dipandang masih kurang.

Oleh karenanya, OJK menggerakkan penyelenggaran fintech lending bekerjasama dengan pemerintah serta perbankan. “Fintech lending mempunyai data riil warga golongan bawah, mereka punyai big data berkaitan permasalahan UMKM,” tuturnya.

OJK juga bekerjasama dengan Perkumpulan Fintech Permodalan Bersama-sama Indonesia (AFPI) serta pemerintah propinsi DKI Jakarta bulan kemarin, berkaitan project kerjasama. Dana pertolongan sosial (bantuan sosial) yang diurus oleh Pemprov DKI nanti bisa dialirkan lewat fintech lending.

“Kami berikan ke Pemprov. OJK dorong dana bantuan sosial menyertakan fintech lending,” tutur Tomi.

Tetapi ada banyak hal yang perlu dipenuhi dengan fintech lending. Pertama, cuman perusahaan yang mempunyai izin. Berdasar data OJK, baru 33 yang memperoleh izin, dari keseluruhan 161 pelaksana yang tercatat.

Ke-2, penuhi minimal modal. Cuman Tomi tidak merinci batasannya.

Program KUR ditata lewat Ketentuan Menteri Koordinator Bagian Perekonomian Nomor 8 tahun 2019 mengenai dasar penerapan KUR. Disamping itu, tercantum dalam Ketentuan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 180 tahun 2017 mengenai tata langkah pembayaran bantuan bunga untuk KUR.

Telkomsel Nonaktif Fitur PopCall

Beberapa orang yang akui untuk pemakai Genius sampaikan ada usaha penipuan beberapa lalu. Ahli tehnologi info (IT) menjelaskan, penipu memakai service PopCall agar pesan terlihat dari perusahaan sah.

PopCall ialah service yang sangat mungkin konsumen setia untuk tampilkan text berbentuk pop up pada monitor hp penerima. Pesan ini akan ada sekejap sebelum telephone berdering. Beberapa perusahaan telekomunikasi sediakan feature ini, diantaranya Telkomsel.

Netizen yang lain dengan nama account @jeffyoun97 menceritakan, ada faksi yang mengatasnamakan Genius dari BTPN meminta untuk mengubah kartu Genius. “Saya tidak memberitahu masa aktif kartu sama seperti yang ia meminta. Ia geram-marah,” tuturnya, bulan kemarin (25/8).

Sedang @RizenMandati menjelaskan, dianya ditelepon seorang yang akui dari Genius yang memberitahukan akan ada pergantian kartu semua nasabah.

Pemakai yang lain, Tian akui 2x ditelepon oleh faksi yang akui dari Genius. Penelepon meminta untuk mengubah kartu, tapi tidak bertanya data yang lain atau PIN.

Dia juga memberikan laporan hal tersebut ke Genius lewat e-mail. Lewat surat balasan, petugas Genius menerangkan jika konsumen setia tak perlu ke kantor cabang BTPN untuk mengubah kartu.

Pergantian itu bisa diolah dari jauh serta kartu akan diantar lewat kurir. “Minta tidak memberitahukan data apa saja pada pihak yang lain mengatasnamakan Genius,” demikian isi surat balasan itu, diambil Katadata.co.id.

Katadata.co.id juga mengontak nomor hp yang disangka penipu oleh Tian. Dari 2 nomor, cuman satu yang memberi respon. Diakuinya dari Genius, tapi tidak bisa menerangkan seksi atau kantor cabang dianya kerja.

Tengah Lonjakan Kredit Macet

Perusahaan tehnologi keuangan pembiayaan (fintech lending) seperti Modal Rakyat, Investree, serta UangTeman terus-menerus bekerjasama dengan perbankan waktu wabah corona. Ini dipandang bisa tingkatkan pendistribusian utang ke bagian produktif, terutamanya Usaha Mikro, Kecil, serta Menengah (UMKM) ditengah-tengah bertambahnya credit macet.

Modal Rakyat serta BRI memberitahukan kerja sama taktiks tempo hari. BRI memiliki komitmen mengalirkan pembiayaan sampai Rp 30 miliar untuk UMKM lewat Modal Rakyat.

“Kami mengharap kerja sama ini dapat mengakselerasi inklusi keuangan, khususnya memberikan dukungan beberapa aktor UMKM dalam hadapi keadaan wabah Covid-19,” tutur CoFounder Modal Rakyat Stanislaus MC Tandelilin diambil dari tayangan wartawan, tempo hari (13/10).

Pendistribusian utang dari BRI itu akan diprioritaskan untuk aktor usaha kecil serta menengah. Besaran cicilannya rata-rata Rp 250 juta.

Sekarang ini, Modal Rakyat menggandeng lebih dari 45 ribu pemberi utang. Stanis mengharap bisa kerja sama juga dengan semakin banyak lembaga, kecuali bagian keuangan. “Bukan hanya kerjasama serta kerja sama antarindustri, kesadaran warga akan keutamaan memberikan dukungan perubahan UMKM masih dibutuhkan,” tuturnya.

Modal Rakyat tercatat di Kewenangan Layanan Keuangan (OJK) semenjak Juni 2018. Fintech lending ini sudah mengalirkan utang Rp 550 miliar bertambah ke seputar 4 ribu peminjam.

Kecuali ModalRakyat, Investree menggandeng Bank Berdikari untuk mengalirkan utang dalam rencana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Kerja sama ini berjalan sepanjang Juli sampai September kemarin.

Pola kerja sama itu channeling, yang berarti Investree jadi ekstensi tangan Bank Berdikari untuk mengalirkan pembiayaan. Tubuh usaha punya negara (BUMN) ini juga memiliki hak tentukan penerima pinjamannya.

Bank Berdikari dapat juga manfaatkan tehnologi penilaian credit (kredit scoring) punya Investree. Ini bisa menolong perusahaan memetakan UMKM mana yang pas untuk diberi utang, sekalian menghitung efek cicilannya.

Yuan Digital Tiongkok

Bank sentra Tiongkok atau People’s Bank of China (PBOC) meningkatkan mata uang digital yuan, yang lain dengan cryptocurrency seperti bitcoin serta ethereum. Sekitar 1,1 miliar yuan digital atau seputar US$ 163,1 juta (Rp 2,4 triliun) ditransaksikan selama saat eksperimen.

Yuan digital pada intinya sama dengan uang kertas atau koin yang dikeluarkan dengan sah oleh pemerintahan Tiongkok. Ini tidak sama dengan cryptocurrency seperti bitcoin serta ethereum, yang gerakan harga berdasar pertaruhan.

Uang fiat digital itu diuji-coba terbatas di beberapa kota besar seperti Shenzhen serta Xiongan semenjak tahun kemarin. Wakil Gubernur PBOC Fan Yifei mengatakan, yuan digital dipakai untuk berbisnis 3,13 juta kali di 2019.

Sampai sekarang ini, aplikasi untuk memakai yuan digital didownload 113.300 kali. “Bertambah dari satu,1 miliar yuan ditransaksikan,” kata diambil dari Business Insider, Selasa (13/10).

Untuk mengetes coba yuan digital, pemerintahan bagikan uang fiat elektronik sama dengan US$ 1,5 juta di Shenzhen. Cara pembayarannya bermacam, dimulai dari code bar (barcode), pengenalan muka (face detection) serta tap-and-go.

China Daily memberikan laporan, pemerintahan menggamit 4 bank punya negara paling besar untuk membagikan yuan digital di Shenzhen. Disamping itu, 3 ribu toko di daerah ini sediakan service pembayaran dengan uang digital, diantaranya Walmart.

Pemerintahan selanjutnya bagikan uang digital ke 50 ribu masyarakat di area Luohu, Shenzhen, semasing sama dengan US$ 30. Sedang yang mendaftarkan capai 2 juta.

Di April lalu, Tiongkok mengetes coba pemakaian yuan digital terbatas di 19 korporasi. Beberapa salah satunya adalah perusahaan asal Amerika Serikat (AS), seperti McDonald, Starbucks, serta Subway.

Uang berbasiskan elektronik seperti yuan itu, dikenali dengan pembayaran elektronik mata uang digital (DC/EP). “PBOC memandang mata uang digital untuk infrastruktur keuangan yang perlu untuk hari esok,” kata Fan diambil dari South China Morning Post, minggu kemarin (6/10).

Gotong-Royong OJK

Tingkat kesuksesan pengembalian utang di bawah 90 hari (TKB 90) terus turun semenjak awalnya tahun ini. Pengurangan ini memperlihatkan jika ketertinggalan peminjam bayar angsuran atau TWP bertambah.

Besaran TKB per Agustus 91,12%, hingga TWP-nya capai 8,88%. “Laporan utang macet semua basis disampaikan bulanan ke OJK,” kata jubir OJK Sekar Putih Djarot ke Katadata.co.id, Senin (12/10).

Sedang pengurangan TKB 90 bisa disaksikan di Databoks berikut ini:

Sekar pernah sampaikan jika kewenangan sudah membina pelaksana fintech lending yang TWP-nya tinggi. Regulator minta mereka membuat gagasan tindakan (action rencana) serta menilai polanya.

Tetapi outstanding di Agustus bertambah jadi Rp 12,13 triliun, tapi credit macet terus naik.

Ketua Harian Federasi Fintech Permodalan Bersama-sama Indonesia (AFPI) Kuseryansyah menjelaskan, perekonomian melamban semenjak Maret sebab ada wabah corona. Ini berefek pada usaha aktor usaha.

“Ada perlambatan usaha lintas bagianal. Ada perombakan profile efek pemakai,” kata Kuseryansyah dalam Seminar-online Peranan Literasi Keuangan Digital Membantu Pemulihan Ekonomi Nasional, minggu kemarin (7/10).

Untuk meredam pergerakan credit macet, Ketua Umum AFPI Adrian Gunadi merencanakan membuat gugus pekerjaan kenaikan kualitas asset. “Ini akan dibuat sebelumnya 20 Oktober,” katanya ke Katadata.co.id, Senin (12/10).

Untuk meredam pergerakan credit macet, Ketua Umum AFPI Adrian Gunadi merencanakan membuat gugus pekerjaan kenaikan kualitas asset. “Ini akan dibuat sebelumnya 20 Oktober,” katanya ke Katadata.co.id, Senin (12/10).

OJK Soroti Sisi Keamanan

Transaksi bisnis memakai service digital naik waktu wabah corona. Kewenangan Layanan Keuangan (OJK) menyorot efek keamanannya, mengingat literasi keuangan serta digital di Indonesia masih rendah.

Kenaikan itu searah dengan inklusi keuangan yang capai 76,19%, jauh melewati literasinya yang cuman 38,03%. “Sekitar 97% transaksi bisnis perbankan dilaksanakan di luar kantor,” tutur ia.

Berdasar Ketentuan Presiden Nomor 82 Tahun 2016, inklusi ialah tiap anggota warga yang memiliki akses pada beberapa service keuangan. Sedang literasi adalah pengetahuan, ketrampilan, serta kepercayaan yang mengubah sikap serta sikap dalam memutuskan serta mengurus keuangan.

Inklusi yang jauh melewati literasinya itu memperlihatkan jika pandangan beberapa pemakai service keuangan minim.

Karena itu, OJK memfokuskan perhatian di efek keamanan cyber, diantaranya malware. Ini adalah piranti lunak (software) jahat yang sanggup menyelinap serta menggantikan piranti.

Berdasar data Toronto Centre 2019, ada 350 ribu malware yang ditebar oleh aktor kejahatan cyber sehari-harinya. Sebagian besar diantar lewat e-mail.

Selanjutnya phising jadi modus yang terbanyak dipakai oleh aktor. Lalu gempuran menggunakan software Distributed Denial of Servis (DDoS) yang mempunyai tujuan melumpuhkan server korban. DDoS banjiri jaringan korban dengan volume jalan raya data palsu yang tinggi sekali.

Dari bermacam modus itu, aktor membidik data personal korban agar masuk di account keuangan. “Oleh karenanya, OJK memiliki inisiatif tingkatkan literasi customer awareness,” kata Direktur Group Pengembangan Keuangan Digital OJK Dino Milano Siregar.

Regulator teratur mengadakan edukasi, termasuk juga berkaitan transaksi bisnis digital. “Persenjatai diri supaya tidak terserang dengan cyber,” tutur ia.

Salah satunya perusahaan yang menyorot keamanan cyber di skema yaitu Gojek. Head of Corporate Affairs GoPay Winny Triswandhani akui terus memitigasi efek gempuran lewat beberapa program.

Diantaranya, JAGA yaitu program edukasi ke pemakai lewat saluran sosial media serta aplikasi. Perusahaan mendidik partner pengemudi serta penjual lewat aplikasi serta menggamit komune.

5 Juta Penjual Pakai Kode

Bank Indonesia (BI) menulis hampir 5 juta penjual memakai code Quick Response standard atau QRIS untuk berbisnis. Nilai transaksi bisnisnya mencapaia Rp 790 miliar sepanjang wabah corona.

Deputi Gubernur BI Doni P Joewono menjelaskan, 85% dari empat,9 juta penjual yang menggunakan QRIS adalah Usaha Mikro, Kecil, serta Menengah (UMKM). Volume transaksi bisnisnya nyaris 11 juta, “sesaat nilainya Rp 790 miliar” tuturnya dalam Seminar-online Kreasi Kreatif Indonesia BI, Rabu (9/10).

BI meniadakan ongkos transaksi bisnis atau merchant potongan harga rate (MDR) 0,75% untuk menggerakkan semakin banyak UMKM adopsi QRIS. “Kami lepaskan ongkosnya,” kata Doni.

Pembebasan ongkos transaksi bisnis itu juga diperpanjang dari gagasannya September jadi sampai tahun akhir.

Kepala Departemen Kebijaksanaan Skema pembayaran BI Filianingsih Hendarta menjelaskan, QRIS menolong penjual untuk mencapai customer dengan terus mengaplikasikan prosedur kesehatan. Bahkan juga, pedagang bisa berbisnis lewat aplikasi pembicaraan seperti WhatsApp.

“Tak perlu berjumpa kasir. Scan code QR lewat WhatsApp,” tutur Filianingsih. Dengan demikian, pedagang bisa mencapai customer yang melakukan aktivitas di dalam rumah.

Itu adalah salah satunya pengembangan yang ditingkatkan oleh BI buat memberikan dukungan transaksi bisnis non-tunai ditengah-tengah wabah Covid-19. Ditambah lagi, pembayaran dengan uang elektronik bertambah di waktu pagebluk virus corona ini.

BI meniadakan ongkos transaksi bisnis atau merchant potongan harga rate (MDR) 0,75% untuk menggerakkan semakin banyak UMKM adopsi QRIS. “Kami lepaskan ongkosnya,” kata Doni.

Pembebasan ongkos transaksi bisnis itu juga diperpanjang dari gagasannya September jadi sampai tahun akhir.

error: Content is protected !!